Dikatakan Johan, pihaknya juga menyerahkan berbagai dokumen ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.
KPK memiliki sebanyak kurang lebih 7000 laporan yang diterima pengaduan masyarakat terkait kasus dugaan korupsi. Lalu bagaimana KPK untuk menindaklanjuti laporan tersebut?
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melantik Direktur Pengawasan Internal (PI) dan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) yang baru.
Jabatan struktural KPK yang masih belum terisi, yakni Kepala Biro Hukum, Direktur Penyelidikan, Deputi Penindakan, Direktur Pengaduan Masyarakat, Direktur Pinda (Pengolahan Informasi dan Data), dan Deputi Inda (Informasi dan Data
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengimbau Ombudsman RI untuk segera menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam hal pengawasan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di sejumlah daerah Indonesia.
KPK melaksanakan tahap awal uji kompetensi untuk empat posisi jabatan struktural, yaitu Direktur Pengaduan Masyarakat, Direktur Pengolahan Informasi dan Data, Direktur Penyidikan dan Koordinator Wilayah.
Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI Damayanti mengatakan, kehadiran Aplikasi Administrasi Pengaduan Masyarakat (Sidumas) diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja, baik di lingkungan Sekretariat Jenderal maupun Dewan.
Pimpinan KPK menjadi saksi persidangan pelaksana tugas (Plt) Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK Aprizal (Apz) terkait dugaan pelanggaran etik yang digelar Dewan Pengawas (Dewas).
Dewas KPK menunda putusan sidang etik terhadap Plt Direktur Pengaduan Masyarakat Aprizal terkait dugaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan bahwa direktorat pengaduan masyarakat mengundang yang bersangkutan hadir untuk menjelaskan terkait laporannya atas dugaan gratifikasi oleh Suharso Monoarfa selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiona/Bappenas.